POLMAN – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polewali Mandar angkat bicara soal kebijakan Pj bupati Polman yang mengganti Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) dan Kepala Bagian Umum secara tiba-tiba.
Hal itu menuai sorotan dari Ketua GMNI Polman, Andi Baraq menilai langkah diambil PJ bupati tidak transparan dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat
Menurutnya kebijakan tersebut terkesan tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan stabilitas birokrasi.
“Kami sangat menyayangkan langkah Pj bupati Polman dalam pergantian pejabat strategis, seharusnya dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan didasari alasan yang jelas. Kalau tidak, masyarakat akan terus bertanya-tanya dan hilang kepercayaan terhadap pemerintah daerah,” tegas Andi Baraq kepada wartawaktu.com, Sabtu (25/1/2025)
Pentingnya Stabilitas Birokrasi
GMNI Polman juga mengingatkan, bahwa kebijakan yang diambil secara mendadak dapat mengganggu stabilitas birokrasi di Kabupaten Polman, terutama di tengah masa transisi kepemimpinan.
Andi Baraq mengkhawatirkan adanya konflik internal di kalangan ASN yang dapat berdampak pada pelayanan publik.
“Stabilitas birokrasi adalah fondasi untuk pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Jangan sampai kebijakan seperti ini justru menghambat kinerja pemerintah daerah,” tutupnya.(Red)
