PALOPO– Koalisi Pemerhati Korupsi (KPK) Palopo mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut dan menuntaskan 40 proyek di Kota Palopo diduga terindikasi korupsi.
40 kasus tersebut kebanyakan merupakan proyek yang dikerjakan pada masa jabatan, Judas Amir sebagai wali kota Palopo dua periode.
Hal itu disampaikan saat menggelar aksi demontrasi di depan kantor Mako Polres dan Kejari Palopo, Jumat (31/1/ 2025).
Koalisi yang diikuti kurang lebih 20 orang ini dipimpin Fahrul, selaku jenderal lapangan. Lima orator saling bergantian menyampaikan orasinya di depan kantor APH yang Palopo.
Dalam orasinya, Fahrul menyebut dugaan korupsi dari 40 proyek itu, mulai 2018 hingga 2025 tidak ada yang berhasil dituntaskan APH.
Tidak adanya penuntasan kasus oleh APH di Palopo, masih kata Fahrul, sehingga mereka menduga terjadi kongkalikong antara pelaku korupsi dengan pihak APH.
“Dari 2018 sampai 2025 ini sebutkan ke kami, kasus korupsi mana yang telah dituntaskan oleh APH di Palopo. Kami berikan contoh, program seribu kandang ayam, tunjukkan ke kami 100 kandang saja program itu. Pastinya tidak bisa kalian tunjukkan karena program itu tidak jalan tapi, anggarannya cair,” tegas Fahrul dalam orasinya kepada APH.
“Kalau ada kasus korupsi yang terungkap, itu hanya sebatas Kadisnya saja. Tapi APH tidak menyentuh otak- otak di baliknya,” lanjutnya.
APH diduga tidak berani menyentuh otak dibalik dugaan korupsi itu, lantaran diduga melibatkan “Putra Mahkota” Palopo.
Seperti disampaikan, Damianto, salah satu orator KPK dalam orasinya.
Kata Damianto, puluhan proyek yang terindikasi terjadi korupsi itu, didga melibatkan “Putra Mahkota Palopo.
“Putra Mahkota” ini, diduga sebagai dalang semua proyek yang terindikasi korupsi di Palopo itu.
Bahkan diduga, memiliki keguatan mengatur pemerintahan. Sampai pada proyek atau program pemerintah.
“Doraemon bisa mengeluarkan semua barang dari kantong ajaibnya. Sementara di Palopo hanya butuh satu Putra Mahkota untuk mengatur segalanya. Salah satu kasus yang diduga melibatkan Putra Mahkota ialah program pelayaran yang katanya diberikan modal Rp5 juta, tapi ternyata mereka berangkat dengan modal sendiri,”tegas ucap Damianto dengan nada lantang.
Aksi yang berlangsung di dua lokasi itu, berakhir sekira pukul 17.00 WITA, usai menyampaikan orasinya di depan Kejari Palopo.
Dari dua lokasi itu, para pendemo tidak berharap audiens dengan APH. Akan tetapi mereka menitipkan agar aksi mereka itu menjadi pintu masuk untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Kota Palopo.
Aka tetapi, jika aksi mreka itu tidak digubris atau tidak ada tindak lanjut, mereka mencam akan kembali turun ke jalan dan bahkan akan membawa poin- poin dugaan korupsi tersebut ke Jakarta.
Berikut 40 catatan proyek di Palopo yang diduga terindikasi korupsi serta nilai kontraknya;
1. Program seribu kandang ayam Rp8 miliar.
2. Proyek jalan lingkar barat Rp5 miliar.
3. Kripik Zaro Rp5,5 miliar.
4. Minya Boka Rp3,5 miliar.
5. Sekolah Pelaut Rp6 miliar.
6.Pelatihan pengembangan usaha untuk masyarakat Rp700 juta.
7. Pembangunan taman kirab kurang lebih Rp2 miliar.
8.Lapangan Pancasila Rp1,8 miliar.
9. Taman baca Rp1,6 miliar.
10. Taman Binturu atau I Love Palopo.
11. Pembangunan menara payung Rp90 miliar.
12. Revitalisasi stadion Rp14 miliar.
13. Revitalisasi kawasan Islamic Center Rp50 miliar.
14. Pembangunan kolam renang swimbath Rp6 miliar
15. Dana Covid Rp31 miliar.
16. Pembangunan gerbang Kota Palopo berbatasan dengan Kabupaten Luwu.
17. Pengadaan truk sampah DLH, hanya PPK dan rekan jadi tersangka.
18. Pengadaan Alkes RS Rp30 miliar.
19. Temuan BPK, terkait honorarium.
20. Anggaran stunting Rp4 miliar.
21. Dugaan penerimaan free proyek pengaspalan kawasan industri Palopo.
22. Kasus proyek sumur bor, dua kadis diperiksa Polda.
23. Kelebihan bayar RT/RW, dan LPMK temuan BPK.
24. Proyek talut di Pentojangan. dinilai gagal telan anggaran Rp1, 9 miliar.
25. Proyek sirkuit RMS.
26. Pembangunan RSU Palemmai. Tandi dan Puskesmas Wara.
27. Pembangunan di sempadan pantai.
28. Renovasi beberapa jembatan di Palopo seperti penghubung. Palopo- Toraja.
29. Rekapitulasi pembayaran BPJS Kesehatan.
30. Rekapitulasi pembayaran Pemkot, padahal bukan warga Palopo.
31. Proyek miniatur Ka’ bah Rp5, 8 miliar.
32. Rusun di Wara Selatan.
33. Pembangunan Kantor DPR.
34. Pemberian bantuan dana hibah, kepada partai politik.
35. Kesalahan penganggaran pada 2021 Rp5, 3 miliar dan 2022 Rp6, 3 miliar.
36. Paket pekerjaan pada lima OPD yang tidak sesuai nilai kontrak Rp604 juta.
37. Pengadaan paka ternak
38. Pembangunan rumah sakit eks kusta.
39. Dua pasar tradisional di Mencani dan Pasar Hobbi terbengkalai.
40. Rumah nelayan di Temmalebba yang disewakan.(Red)
