WARTAWAKTU.com|PALOPO – Aksi unjuk rasa yang di inisiasi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palopo dalam rangka memperingati Hari Buruh Nasional tahun 2025 di halaman kantor DPRD Kota Palopo berakhir ricuh.
Aksi itu dinodai oleh sikap arogan Ketua DPRD Kota Palopo saat berdialog dengan massa aksi unjuk rasa “May Day” pada Jumat(2/5/2025).
Kejadian Itu terekam dalam sebuah video singkat berdurasi sekitar satu menit dua puluh dua detik, dimana terlihat Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis bergegas mendatangi kemudian menggebrak meja sembari menunjuk dadanya sambil bertolak pinggang di hadapan peserta aksi unjuk rasa.
Kejadian bermula saat massa aksi berdialog dengan anggota DPRD Kota Palopo disalah satu ruang sidang DPRD, salah seorang massa aksi dalam argumentasinya menyinggung kinerja anggota DPRD dengan kalimat ironi “WTF” yang akhirnya menyulut kemarahan anggota DPRD Kota Palopo yang hadir pada saat itu, Aksi saling tunjuk antara kedua belah pihak pun tak dapat di hindari.
Bukannya melerai, terlihat Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis kemudian mendatangi pengunjuk rasa menggebrak meja sambil bertolak pinggang di hadapannya, entah kalimat apa yang disampaikan.
Kejadian itu menuai kecaman publik, terutama di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang terlibat dalam aksi itu.
Sekretaris Umum PMII Cabang Palopo, Muhammad Qayyum mengungkapkan kekesalannya.
Menurutnya sikap arogan Ketua DPRD itu terlalu berlebihan dalam merespon sebuah kalimat ironi yang di lontarkan peserta aksi unjuk rasa.
“Kami sangat menyayangkan sikap arogan Ketua DPRD Palopo, tidak harus seperti itu bereaksi terhadap lontaran perkataan ironi dari massa aksi unjuk rasa,” ungkap Qayyum.
“Seharusnya seorang Ketua DPRD itu memberikan contoh kepada anggota DPRD yang lain, bukan justru sebaliknya dan menjadi pemicu,” tegasnya.
Sebagai informasi, Pengurus Cabang PMII Kota Palopo menggelar aksi unjuk rasa dalam memperingati Hari Buruh Nasional.
Aksi kali ini membawa lima tuntutan yaitu:
1. Penghapusan Outsourcing
2. Mendesak lembaga terkait untuk segera membentuk Satgas PHK
3. Mendesak pihak legislatif untun segera mengesah kan RUU Perlindungan pekerja rumah tangga, Perampasan Aset, dan perlindungan masyarakat adat
4. Evaluasi total program Makan bergizi gratis
5. Penegakkan Supremasi hukum di Kota Palopo.
Menurut Jendral Lapangan, Dirga Saputra kelima tuntutan ini lahir dari hasil pengkajian internal PC PMII Kota Palopo, dan tentunya hal ini memperlihatkan, bahwa PC PMII Palopo masih komitmen berdiri tegak lurus berada di barisan rakyat yang mencari kesehjatraan dan keadilan.
Terkait soal beberapa insiden ketika audiensi PC PMII Palopo dalam klarifikasi press confrence, bahwa narasi yang dikeluarkan oleh salah satu kader PMII Palopo merujuk secara universal dan terfokus pada Tupoksi DPRD secara kelembagaan
PC PMII Palopo juga mengecam keras tindakan arogansi Ketua DPRD dan wakil rakyat lainnya yang intoleran dan intimidatif terhadap massa aksi.#Red
Berita Diverifikasi Lebih Lanjut
